Mahkamah Konstitusi R.I

Kewenangan Pemerintah pusat yang diwakili Kementerian Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah (perda) dinilai tidak tepat. Sebab, kewenangan menguji perda hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut disampaikan Guru Besar Universitas Islam Indonesia Ni’matul Huda selaku Ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang uji materiil UU No.23 Tahun 2014 tentang

Teman Ahok, Pemohon perkara No. 54/PUU-XIV/2016  dan Bakal Calon Bupati Aceh Barat Fuad Hadi, Pemohon Perkara No. 55/PUU-XIV/2016 memperbaiki gugatan terhadap syarat pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang No. 10 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Melalui kuasa hukumnya masing-masing, para Pemohon menyampaikan

Jakarta- Dewan Pimpinan Pusat Institut Lembang Sembilan (IL-9) dipimpin Ketua Umumnya Mohammad Alwi Hamu, Rabu ( 24/8 )  mengunjungi Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam rangka audiensi membicarakan soal kebangsaan dan

Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konsitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution atau AACC) di Nusa Dua Convention Center, Bali, Kamis (11/8) secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan pelaksanaan kongres AACC sebagai wujud dari kerja sama antarlembaga yang begitu erat. Dikatakan Presiden, sebagai

Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konsitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution atau AACC) di Nusa Dua Convention Center, Bali, Kamis (11/8) secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan pelaksanaan kongres AACC sebagai wujud dari kerja sama antarlembaga yang begitu erat. Dikatakan Presiden, sebagai

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Arief Hidayat menyatakan anggota Asosiasi MK Se-Asia atau Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution (AACC) sepakat menjadikan Indonesia sebagai sekretariat tetap AACC. Hal tersebut diputuskan dalam

Wakil Ketua MK Anwar Usman menjadi pembicara dalam kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yahya, Bima, Rabu (20/7). Dalam kesempatan tersebut, Anwar menegaskan jaminan perlindungan terhadap hak kesehatan masyarakat menjadi hak konstitusional yang harus dipenuhi negara. Dalam kuliah umum yang bertema “Peran Institusi Pendidikan Kesehatan dalam

Mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh mengajukan uji materiilPasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintah Aceh) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang perdana perkara dengan Nomor 51/PUU-XIV/2016 tersebut digelar Rabu (20/7) dengan

Sebanyak 30 peserta Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklat PIM) Tingkat II Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (21/7) siang. “Kunjungan ke MK diharapkan menambah wawasan kebangsaan kami untuk membangun pemahaman mengenai MK. Termasuk juga